INFOTREN.ID - Isu geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali menjadi sorotan utama dalam wacana kebijakan luar negeri Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara mengenai posisi yang harus diambil Indonesia.
JK menekankan bahwa status Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memberikan tanggung jawab moral dan politik tertentu. Posisi ini menuntut adanya respons yang jelas, terutama ketika terjadi krisis internasional yang melibatkan negara-negara Muslim.
Fokus utama pandangan JK tertuju pada potensi konflik yang melibatkan Republik Islam Iran. Menurutnya, dinamika regional tersebut memerlukan ketegasan dari diplomasi nasional Indonesia.
Ketegasan tersebut menjadi krusial apabila Iran diposisikan sebagai pihak yang menjadi korban agresi atau serangan eksternal. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan, harus merespons situasi tersebut secara proporsional.
"Sebagai negara yang diserang dan teraniaya, Indonesia harus punya sikap. Logikanya kita harus berpihak kepada negara yang diserang," kata JK dilansir Antara, Sabtu (7/3/2026).
Pernyataan ini menggarisbawahi prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang cenderung membela korban agresi, terlepas dari kompleksitas hubungan bilateral yang mungkin ada. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan strategis.
Analisis yang disampaikan oleh tokoh senior bangsa ini mengisyaratkan perlunya Indonesia bergerak melampaui netralitas pasif. Ketika terjadi ketidakadilan yang nyata, sikap Indonesia harus terlihat jelas di mata dunia internasional.
Wacana ini muncul dalam konteks dinamika Timur Tengah yang rentan terhadap eskalasi konflik, di mana posisi negara-negara besar seperti Indonesia sangat diperhitungkan oleh pihak-pihak yang bersengketa.
