INFOTREN.ID - Rencana pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar berbasis nabati (biofuel) menuai sorotan. Laporan terbaru CELIOS, lembaga penelitian yang fokus pada kajian transisi energi, fiskal dan makro-ekonomi, menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar berpotensi membebani keuangan negara melainkan juga memicu tekanan terhadap lahan, hutan, fiskal sampai ketahanan pangan.

Dalam laporan berjudul Why Food Estates Are Not the Answer for Food and Energy Security, CELIOS memperkirakan bahwa proyek food estate dan pengembangan biofuel dapat menelan biaya lebih dari US$11 miliar dalam kurun waktu 10 tahun. Angka ini mencakup belanja modal, investasi, subsidi, serta potensi kehilangan penerimaan negara.

“Jika dihitung secara komprehensif dan dibandingkan dengan subsidi energi yang ada saat ini, anggaran proyek biodiesel bisa mencapai sekitar 89 persen dari total anggaran subsidi energi pada tahun 2026,” terang Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS dalam jumpa pers daring pada Selasa, 7 April 2026, dilansir dari siaran pers CELIOS.

Pemerintah tengah mendorong peningkatan bauran energi berbasis nabati dengan rencana menaikkan campuran biodiesel yang saat ini 35% (B35) menjadi 50% (B50), serta mencampurkan 10% bioetanol ke dalam bahan bakar dengan oktan rendah seperti Pertalite. Kebijakan ini merupakan respons dari gejolak geopolitik dan krisis pasokan minyak dan di Timur Tengah akibat perang Iran dan Amerika Serikat.

Menurut Bhima, rencana ini kontradiktif terhadap ketahanan pangan. Biodiesel di Indonesia menggunakan campuran dari minyak sawit yang sensitif terhadap inflasi.

Ia menjelaskan pengalihan pasokan sawit untuk kebutuhan energi dapat memicu kenaikan harga minyak goreng seperti yang terjadi pada tahun 2022 akibat kelangkaan bahan baku. 

“Subsidi dan pasokan bahan baku bisa bergeser dari minyak goreng ke perusahaan biodiesel,” kata Bima. 

Selain itu, ada potensi kehilangan ekspor. Di sisi lain, pengembangan bioetanol berbasis tebu juga dinilai menimbulkan persoalan, karena Indonesia masih bergantung pada impor gula, sementara pengembangan tebu justru lebih diarahkan untuk kebutuhan energi dibandingkan konsumsi domestik.

Biofuel merupakan salah satu bagian dari Food Estate. Proyek ini merupakan proyek berskala sangat besar, sekitar hampir lima kali lipat dari luas budidaya tebu yang saat ini ada di Papua Selatan.