INFOTREN.ID - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memanas dengan adanya peringatan keras yang dilontarkan oleh pihak militer Iran terhadap Amerika Serikat. Ancaman ini muncul di tengah konflik yang terus berlanjut antara Iran dengan AS dan Israel yang semakin intensif.
Militer Iran kini secara spesifik menargetkan bangunan sipil, khususnya hotel, yang diduga menjadi tempat berkumpul atau bernaungnya personel militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Langkah ini mengindikasikan bahwa definisi target militer Iran telah diperluas secara signifikan.
Pernyataan tegas ini disampaikan sebagai respons terhadap operasi militer Amerika Serikat yang dianggap sebagai tindakan agresi terhadap kepentingan Iran di kawasan tersebut. Iran menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam menghadapi serangan yang dilancarkan oleh AS.
Juru bicara angkatan bersenjata Iran, Abolfazl Shekarchi, memberikan klarifikasi mengenai dasar hukum internal mereka untuk melakukan serangan balasan tersebut. Beliau menyampaikan hal ini saat diwawancarai oleh televisi pemerintah Iran pada hari Kamis, 26 Maret waktu setempat.
"Ketika semua pasukan Amerika masuk ke sebuah hotel, maka dari perspektif kami, hotel itu menjadi milik Amerika," kata juru bicara angkatan bersenjata Iran, Abolfazl Shekarchi.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa bagi Teheran, fungsi sebuah bangunan sipil akan berubah status menjadi target militer jika digunakan oleh pasukan Amerika Serikat. Ini merupakan penafsiran ulang terhadap aturan keterlibatan (rules of engagement) mereka.
Lebih lanjut, Shekarchi menekankan bahwa respons Iran akan proporsional dan terarah pada lokasi keberadaan pasukan AS. Tindakan ini, menurutnya, adalah bentuk pembelaan diri yang sah dalam konteks konflik yang sedang berlangsung.
"Apakah kita hanya akan diam dan membiarkan Amerika menyerang kita? Ketika kita merespons, tentu saja kita harus menyerang di mana pun mereka berada," imbuhnya.
Informasi mengenai ancaman baru dari Iran ini kemudian tersebar luas ke media internasional, dilansir dari kantor berita AFP, pada hari Jumat, 27 Maret 2026. Eskalasi retorika ini meningkatkan kekhawatiran akan potensi konflik terbuka yang lebih luas di Timur Tengah.
