![Pembangunan RSUD Rumah Rodo Fabo di Waropen, Papua, terancam batal meski tender sudah selesai. [Foto: ist]](https://sumut.infotren.id/uploads/posts/69ee13be0ba2b_1000635628.jpg "Klik untuk memperbesar gambar")
PAPUA, Infotren.id - Program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan layanan kesehatan di wilayah 3T kini berada di ambang kegagalan total. Pembangunan RSUD Rumah Rodo Fabo di Kabupaten Waropen terancam batal meskipun pemenang tender proyek senilai Rp200 miliar telah diumumkan sejak dua bulan lalu.
Hingga saat ini, kontrak kerja sama sama sekali belum ditandatangani oleh pihak Kementerian Kesehatan tanpa alasan yang jelas bagi publik. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik tidak transparan dalam proses pengadaan proyek negara yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.
"Iya benar, para kepala suku di Waropen menyampaikan kepada saya terkait dugaan pembatalan pembangunan RSUD Rumah Rodo Fabo," ungkap Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).
Ia menegaskan bahwa masyarakat meminta pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan tersebut demi keselamatan warga pada tahun 2026 ini.
Kekecewaan masyarakat Waropen kian memuncak karena hingga detik ini mereka masih menghadapi keterbatasan ekstrem dalam mengakses layanan medis dasar. Untuk mendapatkan penanganan kesehatan yang layak, warga terpaksa menempuh perjalanan berbahaya selama tujuh jam menuju kabupaten tetangga.
Kondisi geografis yang sulit dan minimnya sarana transportasi sering kali mengakibatkan keterlambatan penanganan medis pada situasi darurat. Tragisnya, tidak sedikit nyawa warga Waropen yang melayang di tengah perjalanan akibat fasilitas kesehatan yang dijanjikan pemerintah tak kunjung dibangun.
Ketua DPRD Provinsi Papua, Denny Henrry Bonai, menegaskan bahwa kebutuhan akan rumah sakit di wilayah tersebut sudah berada pada titik yang sangat mendesak. Ia secara terbuka mempertanyakan komitmen dan kepekaan nurani Kementerian Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan hak dasar rakyat di ujung timur Indonesia.
Muncul dugaan kuat adanya keterlibatan oknum tertentu di lingkungan birokrasi yang mencoba menghambat proses tender PHTC batch 3 ini. Investigasi mendalam kini mendesak dilakukan untuk membongkar motif di balik penundaan kontrak yang melampaui batas waktu wajar dan penuh kejanggalan tersebut.
Masyarakat Waropen bersama para tokoh adat mengancam akan melakukan aksi protes lebih besar jika aspirasi mereka tetap diabaikan oleh pusat. Mereka merasa dikhianati karena harapan untuk memiliki fasilitas kesehatan yang memadai justru dirusak oleh birokrasi yang tidak profesional.
